Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih. Foto: Tari/Man

Salah satu sasaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah menggerakkan UMKM. Untuk itu, pemerintah mengambil beberapa kebijakan antara lain subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian jaminan modal kerja dan insentif perpajakan bagi sektor UMKM. Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyadari betapa pentingnya UMKM untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menegaskan UMKM perlu dibantu cepat, utamanya dalam hal kesempatan mendapatkan modal.

“UMKM itu perlu difasilitasi secara cepat, begitu ingin medapat kesempatan atau begitu dapat peluang ingin mendapatkan modal. Karena hambatan utama sekarang di bisnis konvensional, modalnya itu adalah uang. Ada Institusi pegadaian yang bisa hari itu kita perlu dana, hari itu bisa keluar,” papar Demer, sapaan akrab Gde Sumarjaya Linggih, saat menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi Akses Permodalan Pada Usaha Mikro dan Ultra Mikro, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), baru-baru ini.

Politisi Partai Golkar tersebut turut mengapresiasi Menko Airlangga Hartarto sebagai Ketua PEN yang telah menjadi pengawal kebangkitan UMKM. Sebab, menurutnya UMKM adalah katup dari ketahanan nasional. “Kalau Menko Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa UMKM adalah banteng pertahanan ekonomi. Maka sebagai Ketua PEN Pemulihan Ekonomi Nasional, Bapak Airlangga Hartarto segera merespon kondisi dengan mengkreasikan program-program yang tertuang dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional," imbuhnya.

Demer menilai, salah satu upaya pemerintah mendorong kebangkitan UMKM adalah dengan memberi dukungan sebesar Rp184 triliun. Alokasi ini termasuk dalam program PEN yang total anggarannya mencapai Rp699 triliun pada 2021 yang artinya dana PEN memang difokuskan untuk UMKM atau hampir 20 persen lebih. Selain itu, menurut legislator dapil Bali ini, UMKM berkontribusi 61,1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap 97 persen dari total dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. (bia/sf)